Suara Hukum.live - Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, secara virtual mengikuti rapat koordinasi nasional bersama Kementerian Pertanian dan Polri. Rapat ini bertujuan untuk menyatukan langkah dalam mencapai swasembada jagung nasional pada tahun 2025.
Kolaborasi erat antara Polri dan Kementan
menjadi kunci utama dalam program ini. Polri tidak hanya berperan sebagai
penegak hukum, tetapi juga aktif mendampingi petani dan mengawasi distribusi
bantuan. Sementara itu, Kementan sebagai leading sector akan fokus pada
pengembangan teknologi pertanian dan penyediaan benih unggul.
Indonesia semakin dekat dengan swasembada
jagung. Dalam rapat koordinasi nasional, target produksi jagung nasional pada
tahun 2025 ditetapkan sebesar 4 juta ton. Angka ini sangat signifikan dan
diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung nasional hingga 25%.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah
akan memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan kering seluas 1,7 juta hektare.
Selain meningkatkan produksi, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan pada impor jagung.
Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi
juga berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam
rapat koordinasi, Polri memaparkan empat program utama yang telah dilaksanakan,
salah satunya adalah mendampingi kelompok tani.
Dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, Polri
diharapkan dapat lebih dekat dengan petani dan memahami kebutuhan mereka.
Selain itu, Polri juga berperan dalam mengawasi distribusi bantuan agar tepat
sasaran dan tidak disalahgunakan.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menunjukkan
komitmen yang kuat dalam mendukung program swasembada jagung nasional. Dengan
mengikuti rapat koordinasi secara langsung, Bupati Karawang siap untuk
menjalankan program ini di tingkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Karawang akan bekerja
sama dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mencapai target produksi
jagung yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan
memberikan berbagai dukungan kepada petani, seperti penyediaan sarana dan
prasarana pertanian serta akses terhadap informasi teknologi.
