Suara Hukum.Live, KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memacu optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral. Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten yang digelar di Aula 1 Bapperida, Kamis (12/2/2026).
Acara yang mempertemukan para pengelola data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Karawang ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Karawang, Poltak SML Toruan.
Dalam arahannya, Poltak menekankan bahwa kebijakan SDI bukan sekadar formalitas ketersediaan data. Lebih dari itu, pemerintah daerah memikul tanggung jawab untuk menyajikan data yang memiliki standar tinggi dan integritas.
"Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, pemerintah dituntut menghadirkan data yang tidak hanya tersedia, tetapi juga konsisten antar-perangkat daerah. Metadata harus jelas, memiliki standar yang sama, dan yang terpenting adalah dapat dibagipakaikan," tegas Poltak.
Ia menambahkan, penguatan statistik sektoral dan data geospasial menjadi pilar utama dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran di lingkungan Pemkab Karawang.
Rakor ini menghadirkan narasumber ahli dari Dinas Perhutanan Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk memberikan panduan teknis mengenai standarisasi data.
Poltak berharap kegiatan ini melahirkan kesepahaman kolektif dan langkah konkret di lapangan. Menurutnya, pemahaman yang seragam di tingkat kecamatan hingga OPD adalah kunci keberhasilan integrasi data.
"Satu data ini sangat krusial. Saya berharap seluruh perangkat daerah dan kecamatan dapat memedomani dan memaksimalkan penerapannya demi mewujudkan data Kabupaten Karawang yang terpadu dan berkelanjutan," pungkasnya.
Dengan adanya koordinasi yang intensif ini, Kabupaten Karawang optimis dapat menghadirkan sistem tata kelola data yang lebih transparan dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berbasis data (data-driven policy). (diskominfo)
