Suara Kita News.com - Program Rumah Layak Huni (Rulahu), yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas hidup warga miskin di Kabupaten Karawang, kini menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi oase harapan, program ini justru menjelma menjadi labirin birokrasi yang menyesakkan, menyisakan tanya: ke mana arah program ini sebenarnya?
Di balik gemerlap statistik dan laporan
keberhasilan, tersembunyi kisah-kisah pilu warga yang menanti realisasi janji.
Nengsih, seorang ibu rumah tangga dari Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya,
adalah salah satu potret buram dari ketidakjelasan ini. Rumahnya, yang telah
lapuk dimakan usia, menjadi saksi bisu penantian panjangnya. "Sudah
disurvei, katanya mau dibantu. Tapi sampai sekarang, batang hidungnya pun tak
kelihatan," ungkapnya dengan nada getir.
Bukan hanya Nengsih, keluhan serupa juga
datang dari berbagai penjuru Karawang. Realisasi program Rulahu bak
fatamorgana, tampak menjanjikan namun sulit digapai. Data dan fakta di lapangan
seolah bertolak belakang, menciptakan jurang lebar antara harapan dan
kenyataan.
Pertanyaan besar pun muncul: apa yang
sebenarnya terjadi? Mengapa program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian
pemerintah ini justru menjadi sumber kekecewaan? Apakah ini sekadar masalah
birokrasi yang lamban, atau ada faktor lain yang lebih kompleks?
Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan
investigasi mendalam. Bukan hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga
menggali akar permasalahan yang tersembunyi. Dibutuhkan transparansi dan
akuntabilitas dari pihak-pihak terkait, agar program ini tidak hanya menjadi
pajangan di atas kertas.
Program Rulahu seharusnya menjadi bukti nyata
kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, jika
realisasinya terus tertunda, kepercayaan publik akan terkikis.
Sudah saatnya pemerintah Kabupaten Karawang
berbenah. Program Rulahu harus dikembalikan ke khitahnya, yaitu sebagai wujud
nyata kepedulian terhadap warga miskin. Jangan biarkan mimpi indah ini berubah
menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan
kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan media harus
bersinergi untuk memastikan program Rulahu berjalan sesuai dengan tujuannya.
Transparansi menjadi kunci utama. Informasi
mengenai proses seleksi, verifikasi, dan realisasi program harus terbuka untuk
publik. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan program
ini berjalan dengan adil dan tepat sasaran.
