Suara Hukum.live - Jawa Barat kembali mengukir sejarah dalam dunia pendidikan. Bupati Aep mengumumkan rencana pendirian Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota, sebuah langkah revolusioner untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lebih dari sekadar sekolah gratis, Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan paripurna tanpa beban biaya, mulai dari fasilitas asrama, pakaian, hingga perlengkapan sekolah.
"Ini bukan sekadar sekolah biasa. Kami
ingin menciptakan lingkungan belajar yang setara, di mana setiap anak memiliki
kesempatan yang sama untuk meraih mimpi," ujar Bupati Aep dalam Rapat
Koordinasi (Rakor) yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan pendidikan
se-Jawa Barat.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pusat
pemberdayaan masyarakat. Selain pendidikan formal, sekolah juga akan
menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan, dan
program kewirausahaan. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya
memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan dan mentalitas untuk menjadi agen
perubahan di masyarakat.
Tentu, mewujudkan Sekolah Rakyat bukan tanpa
tantangan. Dibutuhkan komitmen kuat, kerja sama lintas sektor, dan dukungan
dari seluruh lapisan masyarakat. Namun, dengan semangat gotong royong, Jawa
Barat optimis dapat menciptakan model pendidikan yang inovatif dan inklusif.
"Kami yakin, Sekolah Rakyat akan menjadi
tonggak sejarah pendidikan di Jawa Barat, mengantarkan generasi muda yang
cerdas, berkarakter, dan berdaya saing," pungkas Bupati Aep.
Dengan terobosan ini, Jawa Barat menunjukkan
komitmennya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus
bangsa. Sekolah Rakyat bukan hanya tentang pendidikan gratis, tetapi tentang
memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk meraih mimpi dan potensi
terbaik mereka.
