Proyek Drainase U-Ditch di Karawang Diduga "Asal Jadi," Kualitas Jadi Taruhan

 


KARAWANG, Suara Hukum.live – Proyek pembangunan drainase U-ditch di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang dikerjakan oleh CV Arta Maha Jaya Abadi dengan anggaran fantastis Rp 189.003.000,- ini, diduga kuat dikerjakan secara "asal jadi" dan jauh dari standar kualitas yang seharusnya.

Berdasarkan pantauan tim SuaraHukum di lapangan pada Minggu, 25 Mei 2025, pukul 10.35 WIB, terlihat jelas pengerjaan drainase dengan nomor kontrak 027.2/?????/06.201.0012.247/KPA-SDA/PUPR/2025 yang dijadwalkan berlangsung dari 8 Mei hingga 6 Juli 2025 ini menunjukkan indikasi kualitas yang buruk. Warga setempat bahkan mengungkapkan kekecewaan mereka.

"Pinggiran U-ditch hanya diurug dengan tanah saja. Ini jelas akan mengubah posisi U-ditch saat dilewati kendaraan. Seharusnya diplester dengan bahan adukan yang kuat," keluh seorang warga.

Kecurigaan adanya tindak korupsi dalam proyek ini semakin menguat mengingat beberapa temuan di lokasi. Pengerjaan pada bagian belokan drainase tidak diberi adukan semen, yang berpotensi menyebabkan pengendapan tanah atau penumpukan kotoran di dalam U-ditch. Selain itu, bagian dasar U-ditch yang seharusnya diberi amparan atau adukan semen pada pinggirannya juga tidak terlihat.

Diduga kuat, CV Arta Maha Jaya Abadi lebih mementingkan keuntungan finansial yang lebih besar dibandingkan kualitas pembangunan. Indikasi ini diperkuat dengan dugaan percepatan pengerjaan demi mengejar target waktu dan meraih keuntungan maksimal, bahkan dengan "mencuri start" pekerjaan. Padahal, dalam Bill of Quantity (BQ), uraian bahan dan proses pengerjaan U-ditch adalah aspek krusial untuk memastikan kualitas.

Hingga berita ini diterbitkan, tim SuaraHukum belum berhasil mendapatkan penjelasan dari pihak mandor maupun penanggung jawab proyek dari pihak pelaksana.

Melihat kondisi ini, Dinas PUPR dan instansi terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat, didesak untuk bertindak tegas. Pengawasan terhadap anggaran negara yang telah digelontorkan untuk pembangunan seharusnya lebih diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dugaan penyalahgunaan anggaran oleh CV Arta Maha Jaya Abadi harus segera ditindaklanjuti demi tercapainya pembangunan yang baik dan benar bagi masyarakat.

Bagaimana menurut Anda, langkah apa yang paling tepat untuk memastikan proyek-proyek serupa tidak lagi "asal jadi" di kemudian hari?