"Bupati Karawang: Keberhasilan Pembangunan Bukan Soal Besarnya Anggaran, Tapi Manfaatnya"



Suara Hukum.Live,  KARAWANG – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, tengah menggeser kemudi arah pembangunan daerah dengan paradigma baru. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, ia menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan tidak lagi dihitung dari deretan daftar program kerja, melainkan dari presisi kebijakan dalam menjawab dahaga kebutuhan masyarakat.

"Pemerintahan yang kuat adalah yang mampu membaca denyut nadi rakyatnya dan meresponsnya dengan keadilan," ungkap Bupati Aep dalam pemaparan strategisnya.

RKPD 2027 bukan sekadar dokumen administratif; ini adalah blueprint keberanian. Tema besar yang diusung adalah transformasi konektivitas wilayah. Namun, Bupati Aep memberikan sentuhan inovatif: infrastruktur bukan hanya soal membangun jalan, melainkan membuka "sumbat" ekonomi yang selama ini menghambat potensi lokal.

Tujuan besarnya jelas:

  • Akselerasi Ekonomi: Membuka isolasi wilayah penyangga.

  • Layanan Tanpa Sekat: Mempercepat akses publik ke pelosok desa.

  • Eradikasi Kesenjangan: Memastikan kemajuan tidak hanya berpusat di titik perkotaan.

Inovasi paling mendasar dalam kebijakan ini adalah penempatan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penerima bantuan. Bupati Aep menginstruksikan agar setiap rupiah dalam anggaran memiliki garis lurus dengan manfaat nyata di lapangan.

"Setiap kebijakan harus lahir dari rahim kebutuhan rakyat. Kita beralih dari pembangunan yang bersifat top-down menuju perencanaan yang benar-benar berakar dari bawah," tegasnya.

Peta Jalan "Lima Pilar" Karawang

Untuk mencapai visi Karawang yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan, Bupati menetapkan lima pilar transformasi:

  1. SDM Futuristik: Mencetak generasi Karawang yang siap menghadapi tantangan global.

  2. Konektivitas Total: Infrastruktur merata tanpa pilih kasih.

  3. Local-Genomics Economy: Membangkitkan ekonomi dari kekuatan potensi lokal.

  4. Eco-Sustainability: Menjaga keseimbangan alam di tengah industrialisasi.

  5. Clean Government: Tata kelola digital yang transparan dan akuntabel.

Menutup arahannya, Bupati Aep memberikan peringatan keras kepada seluruh perangkat daerah. Baginya, angka serapan anggaran yang tinggi tidak lagi menjadi prestasi jika tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.

"Indikator kesuksesan kita adalah senyum kesejahteraan warga di sektor pendidikan dan kesehatan. Kita bekerja secara kolaboratif, bukan dalam sekat-sekat birokrasi yang kaku," pungkasnya optimis.

Penulis : Dewa