Suara Hukum.Live - KARAWANG – Di sebuah sudut Karawang, waktu seolah berhenti bagi Mak Mutiah. Di usianya yang ke-66, dunianya menyempit hanya sebatas dipan kayu. Kaki yang membengkak hebat akibat defisiensi kalium ekstrem membuatnya tak mampu lagi menapak bumi. Namun, yang lebih memilukan bukan hanya raga yang sakit, melainkan atap rumah yang perlahan menyerah pada rayap dan cuaca—huniannya telah roboh.
Senin itu, kesunyian rumah Mak Mutiah pecah. Bukan oleh suara angin, melainkan oleh langkah kaki Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang datang membawa lebih dari sekadar janji.
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni "ketuk pintu". Bupati Aep langsung melakukan intervensi ganda untuk memulihkan martabat hidup sang lansia.Tanpa menunggu prosedur berbelit, instruksi tegas dikeluarkan. Besok pagi, ambulans akan menjemput Mak Mutiah menuju RSUD Karawang. Diagnosis kekurangan kalium akut yang menyebabkan edema (pembengkakan) akan ditangani secara spesifik agar ia bisa kembali berjalan. Menyaksikan kondisi rumah yang sudah rata dengan tanah, Bupati tidak tinggal diam. Program Rumah Layak Huni (Rulahu) langsung diaktifkan di tempat.
Ada momen hangat yang tertangkap kamera saat Bupati membisikkan janji dalam bahasa Sunda yang kental.
"InsyaAllah besok langsung kita bangun ya, Mak. Supados rumahnya merenah tumaninah," ujar Aep Syaepuloh sembari menggenggam tangan Mak Mutiah.
Kata "Merenah Tumaninah" bukan sekadar nyaman secara fisik, namun secara psikologis—sebuah tempat di mana hati merasa tenang. Bagi Mak Mutiah, ini adalah jaminan bahwa masa tuanya tidak akan dihabiskan di bawah reruntuhan.
Apa yang dilakukan Pemkab Karawang kali ini adalah contoh nyata dari Birokrasi Empatik. Seringkali, warga terjebak dalam sekat antar dinas—Dinas Kesehatan hanya mengurusi sakitnya, Dinas Sosial hanya mengurusi rumahnya.
Dengan membawa kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) langsung ke lapangan, Bupati Aep memotong "benang kusut" administrasi. Masalah kesehatan dan krisis tempat tinggal diselesaikan dalam satu meja, di hari yang sama. Ini adalah model kepemimpinan quick response yang seharusnya menjadi standar baru pelayanan publik.
Penulis : Hendrik
