Suara Hukum.Live - KARAWANG — Berdiri di antara hamparan hijau lumbung padi nasional dan deretan megah kawasan industri raksasa, Kabupaten Karawang memikul peran ganda yang strategis bagi perekonomian Indonesia. Namun, menjaga ritme kedua sektor ini bukan perkara gampang—stabilitas keamanan dan iklim investasi yang sehat jadi taruhannya.
Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Rapat Koordinasi Kondusifitas Kawasan Industri bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, jajaran Forkopimda, serta para pelaku usaha setempat.
Langkah ini menjadi sinyal tebal bagi dunia usaha: Karawang tak main-main dalam memberikan garansi keamanan dan kepastian hukum.
Bukan cuma soal keamanan fisik kawasan, isu ketenagakerjaan juga jadi sorotan utama dalam pertemuan ini. Praktik percaloan dan nepotisme yang kerap membayangi pencari kerja lokal dinilai menjadi benalu bagi iklim investasi daerah.
Untuk memutus rantai tersebut, Pemkab Karawang mendorong sistem rekrutmen yang lebih terbuka melalui layanan portal informasi lowongan kerja resmi. Langkah ini diambil agar akses pekerjaan dapat dinikmati secara adil oleh warga lokal tanpa perlu merogoh kocek untuk "uang pelicin."
"Kami ingin memastikan bahwa setiap investasi yang masuk dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh.
Dukungan penuh dari Kapolda Jawa Barat dan jajaran Forkopimda dinilai sebagai fondasi krusial. Kolaborasi ini diarahkan agar tak berhenti sebagai seremoni di atas kertas, melainkan menjadi benteng riil bagi para investor di lapangan.
Melalui integrasi jaminan keamanan dan transparansi tenaga kerja, Karawang kian percaya diri menegaskan posisinya: tak sekadar penopang ketahanan pangan, tapi juga raksasa industri terdepan yang makin ramah investasi.
Penulis : Hend
