Suara Hukum.Live - Pemerintah Kabupaten Karawang bersama DPRD setempat mengambil langkah inovatif dalam merespons tantangan tata kelola daerah. Usai menyimak Pidato Kenegaraan Presiden RI, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh memimpin jajaran eksekutif untuk menyepakati tiga instrumen kebijakan strategis dalam Rapat Paripurna DPRD.
Kehadiran jajaran Wakil Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, hingga seluruh Kepala OPD menegaskan soliditas lintas sektor dalam merealisasikan agenda transformasi Karawang.
Tiga Terobosan Kebijakan Daerah
Transformasi Digital Kearsipan: Pengesahan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan mengandalkan modernisasi sistem administrasi berbasis digital. Langkah ini dirancang untuk menciptakan tata kelola data pemerintahan yang transparan, terintegrasi, dan mudah diakses.
Perlindungan Masyarakat Modern: Raperda Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum) disahkan sebagai instrumen hukum yang adatif. Regulasi ini berfokus pada jaminan rasa aman, kenyamanan publik, dan stabilitas lingkungan.
Refocusing Anggaran Presisi (Perubahan KUA-PPAS 2026): Penyampaian Nota Pengantar Perubahan KUA-PPAS TA 2026 memformulasi ulang alokasi APBD agar berfokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sinergi Berbasis Dampak Publik
Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menekankan pentingnya efisiensi regulasi dan ketepatan alokasi anggaran daerah agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Melalui rapat ini, kami terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan dan penganggaran tetap berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Karawang. Semoga setiap keputusan yang kita sepakati memberikan manfaat nyata dan membawa Karawang semakin maju." — H. Aep Syaepuloh, Bupati Karawang.
Penerapan dua Raperda anyar serta penyesuaian KUA-PPAS 2026 ini menjadi pijakan Pemkab Karawang dalam mengakselerasi pelayanan publik berbasis teknologi, menjaga kondusivitas wilayah, dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
