Jeritan Gerakan Pengangguaran Remaja Karawang: Antara Harapan dan Kenyataan Pahit"

 

Suara Hukum.love - Karawang, kota industri yang tumbuh pesat, menyimpan paradoks yang menyakitkan. Di tengah gemerlap pabrik-pabrik raksasa, ribuan pemuda menganggur meratapi nasib. Gerakan Pengangguaran Remaja Karawang (Geprek) telah berulang kali menyuarakan keprihatinan mereka, namun jeritan mereka seakan tak didengar.

"Saya sudah lulus kuliah dua tahun lalu, tapi belum juga dapat pekerjaan," ujar Andi, salah satu anggota Geprek. "Setiap hari saya mengirim lamaran, tapi selalu ditolak. Saya merasa masa depan saya gelap."

Kisah Andi bukanlah cerita tunggal. Ribuan pemuda Karawang mengalami hal serupa. Mereka putus asa, frustrasi, dan kehilangan harapan. Pengangguran massal ini tak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Tingkat kriminalitas meningkat, kemiskinan meluas, dan potensi konflik sosial semakin besar.

Dugaan korupsi dan nepotisme dalam proses perekrutan semakin memperparah situasi. "Banyak lowongan pekerjaan yang sudah diisi sebelum diumumkan secara terbuka,"

Keriuhan kembali mewarnai halaman Kantor Bupati Karawang. Ratusan pemuda dari Gerakan Pengangguaran Remaja Karawang (Geprek) kembali menggelar aksi demonstrasi, Senin (30/9). Ini bukan aksi pertama mereka. Sepanjang tahun 2023, Geprek telah tiga kali turun ke jalan menyuarakan nasib para pemuda penganggur. Kekecewaan yang mendalam mendorong mereka untuk terus berjuang."

 

"Endang Macan, Ketua Geprek, tampak kecewa saat menyampaikan bahwa janji pemerintah untuk memfasilitasi pekerjaan bagi 500 anggotanya belum terealisasi. "Ini sudah keempat kalinya kami demo, tapi hasilnya nihil," ujarnya dengan nada kesal. Menurut Endang, mekanisme yang ditawarkan Dinas Ketenagakerjaan, seperti pendaftaran melalui info loker, tidak efektif. "Banyak anggota kami yang sudah mendaftar, tapi tidak ada satupun yang dipanggil. Ada apa ini?," tanyanya. Geprek menduga adanya permainan kotor dalam proses perekrutan tenaga kerja di Karawang."

"Dugaan praktik korupsi dalam perekrutan tenaga kerja semakin menguat. Endang Macan, Ketua Geprek, mengungkapkan bahwa banyak lowongan pekerjaan yang sudah diisi sebelum diumumkan secara terbuka. "Kami menemukan kasus di mana lembaga pelatihan kerja (BLK) di Karawang merekrut tenaga kerja dari luar daerah, padahal banyak pemuda Karawang yang membutuhkan pekerjaan," ujarnya. Endang menduga ada oknum-oknum tertentu yang bermain dalam proses perekrutan ini. Bahkan, ia menyebut adanya praktik suap dalam mendapatkan pekerjaan."

 

 

Rosmalia, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan akses informasi lowongan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat. Namun, ia juga mengakui bahwa perusahaan memiliki otonomi penuh dalam proses rekrutmen. 'Perusahaan memiliki standar sendiri dalam memilih calon karyawan,' ujarnya. Hal ini membuat para pemuda penganggur merasa dilemahkan, karena mereka merasa tidak memiliki daya tawar dalam persaingan mendapatkan pekerjaan."

 

PJ Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan, mengakui bahwa masalah pengangguran pemuda di Karawang membutuhkan perhatian serius. Namun, ia juga menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengawasan tenaga kerja terbatas. 'Aturan mainnya sudah jelas, kewenangan terbesar ada di tingkat provinsi,' tegasnya. Meski demikian, Teppy berjanji akan memfasilitasi pertemuan lanjutan untuk mencari solusi komprehensif. 'Ini adalah momentum yang baik untuk kita semua duduk bersama, mencari jalan keluar terbaik bagi para pemuda penganggur,' ujarnya.

"Pertemuan mediasi antara pemerintah dan Geprek menghasilkan sejumlah kesepakatan, namun juga mengungkap perbedaan pandangan. PJ Bupati mengakui bahwa masalah pengangguran pemuda adalah masalah serius, namun ia juga menekankan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Sementara itu, Geprek mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan konkret. Perbedaan pendapat ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah pengangguran di Karawang dan membutuhkan solusi yang melibatkan berbagai pihak.