Suara Hukum. live -Dalam semangat gotong royong menghadapi potensi bencana, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar diskusi intensif bersama
relawan GMBI Rescue. Acara yang berlangsung di gedung DPRD pada Jumat
(01/11/2024) ini dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi terkait, antara
lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas
Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUPR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Karawang.
Sebagai mediator, Ketua DPRD Komisi 4 berhasil
menciptakan suasana diskusi yang hangat dan produktif. Para perwakilan dinas
yang hadir memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif GMBI Rescue dalam
turut serta dalam upaya penanggulangan bencana di Karawang. Mereka juga
menyampaikan berbagai masukan dan saran yang berharga untuk meningkatkan
sinergi antara pemerintah dan relawan.
"Kerja sama antara pemerintah dan
masyarakat, khususnya relawan seperti GMBI Rescue, sangat penting dalam
menghadapi ancaman bencana. Dengan bersatu, kita dapat lebih siap dan tanggap
dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak," ujar Ketua
DPRD Komisi 4.
Ketua GMBI Rescue mengatakan, Gerakan
Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Rescue, salah satu dari 80 organisasi relawan
penyelamat di Indonesia, menegaskan komitmennya dalam berkontribusi aktif dalam
upaya penanggulangan bencana. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua GMBI
Rescue dalam sebuah diskusi bersama instansi terkait di Kabupaten Karawang.
"GMBI Rescue tidak hanya sekedar
organisasi relawan, tetapi juga memiliki program edukasi yang intensif terkait
penanganan bencana alam. Kami percaya bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak,
termasuk pemerintah dan instansi terkait, sangat penting untuk meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat," ungkap Ketua GMBI Rescue.
Dalam kesempatan tersebut, GMBI Rescue juga
menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga untuk mengidentifikasi dan mengatasi
potensi risiko bencana. "Sebagai kota industri, Karawang memiliki banyak
gedung tinggi seperti hotel dan rumah sakit. Kita perlu memastikan bahwa semua
bangunan tersebut telah memiliki izin yang lengkap dan memenuhi standar
keselamatan. Kerjasama dengan instansi terkait akan sangat membantu dalam hal
ini," tambahnya.
Ketua GMBI Rescue juga mengajak semua pihak
untuk mengubah paradigma negatif terhadap LSM. "Jangan lagi memandang LSM
sebagai kelompok preman terorganisir. Saat ini, LSM, termasuk GMBI Rescue,
telah bertransformasi menjadi organisasi yang profesional dan intelektual. Kami
siap bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, untuk
membangun citra positif LSM dan memberikan kontribusi nyata bagi
masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, GMBI Rescue berencana untuk
membuat suatu kesepakatan bersama dengan instansi terkait untuk memperkuat
sinergi di lapangan. "Kami ingin membantu teman-teman di instansi untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Dengan adanya kesepakatan
ini, diharapkan kita dapat bekerja sama secara lebih efektif dan efisien,"
tutup Ketua GMBI Rescue.
GMBI Rescue kembali menegaskan komitmennya
dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya
mitigasi bencana. Hal ini disampaikan oleh April Sekretaris GMBI Rescue team.
"Kami ingin menunjukkan bahwa masih
banyak orang yang peduli dan ingin berkontribusi secara aktif," tegas
April. Ia menjelaskan bahwa GMBI memiliki sejumlah program kemanusiaan yang
telah berjalan selama empat tahun, di antaranya program GMBI Peduli dan GMBI
Ambulans. Kedua program ini sepenuhnya dibiayai oleh swadaya anggota.
"GMBI Peduli misalnya, kami menjalankan
program ini seminggu sekali dan program makan siang gratis. Sedangkan GMBI
Ambulans sudah melayani masyarakat Karawang untuk mengantar pasien maupun
jenazah tanpa dipungut biaya," jelas April.
Selain menjalankan program-program
kemanusiaan, GMBI Rescue juga aktif melakukan sosialisasi ke berbagai instansi
terkait, seperti BPBD, Bappeda, Kesbangpol, perbankan, dan hotel. "Kami
ingin masyarakat lebih siap menghadapi bencana dan tahu apa yang harus
dilakukan," ujarnya.
Namun, GMBI Rescue tidak hanya berhenti pada
tahap sosialisasi. Mereka juga mengambil peran aktif sebagai kontrol sosial
dengan melakukan pengecekan langsung ke berbagai bangunan, seperti perkantoran,
hotel, dan pabrik, untuk memastikan kelayakan bangunan tersebut jika terjadi
bencana.
"Kami menemukan banyak data yang
mengkhawatirkan. Ada beberapa perusahaan besar yang ternyata belum memiliki
izin lengkap atau bahkan tidak memiliki program CSR yang jelas. Ini sangat
penting karena menyangkut keselamatan masyarakat," ungkap April.
GMBI Rescue juga menyoroti pentingnya
komunikasi yang baik antara semua pihak. "Kami selalu melayangkan surat
pemberitahuan sebelum melakukan kunjungan, namun seringkali surat kami tidak
ditanggapi. Padahal, kami hanya ingin berdiskusi dan saling membantu,"
ujarnya.
April berharap agar semua pihak dapat bekerja
sama dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. "Kami ingin
menjadi mitra pemerintah dalam menegakkan peraturan dan memastikan keselamatan
masyarakat. Ini bukan soal mencari kesalahan, tetapi lebih kepada upaya bersama
untuk membangun daerah yang lebih baik," pungkasnya.
Dalam upaya menghadapi potensi bencana,
Kabupaten Karawang semakin serius dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Hal
ini terlihat dari apresiasi yang diberikan Ketua Komisi 4 DPRD kepada GMBI
Rescue atas langkah-langkah proaktif mereka dalam merespons surat edaran
Gubernur.
"Program-program GMBI Rescue sangat
relevan dengan kondisi Karawang, khususnya terkait dengan banyaknya bangunan
tinggi yang sudah berusia lanjut. Kita perlu memastikan keamanan dan kelayakan
bangunan-bangunan tersebut," ujar Ketua Komisi 4.
Senada dengan hal itu, perwakilan RSUD
Karawang juga menyatakan kesiapannya untuk bersinergi. "RSUD Karawang
memiliki tim rescue yang berpengalaman dan siap dikerahkan kapan saja. Kami
siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat, terutama dalam situasi darurat," ungkapnya.
Fokus diskusi juga terarah pada pembentukan
tim gerak cepat penanggulangan bencana. RSUD Karawang menegaskan bahwa mereka
melibatkan semua bidang di Dinas Kesehatan dalam upaya ini. "Rumah sakit,
baik itu RSUD maupun puskesmas, memiliki peran penting dalam memberikan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan
bencana," tambah perwakilan RSUD.
Sementara itu, perwakilan BPKAD menekankan
pentingnya mitigasi bencana yang komprehensif. "Kita harus siap siaga
menghadapi potensi bencana, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Upaya
mitigasi yang dilakukan saat ini dapat mengurangi risiko bencana hingga
60%," jelasnya.
BPKAD juga menyoroti pentingnya perencanaan
berbasis risiko, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. "Kita perlu
memperhatikan kondisi geografis dan struktur bangunan, terutama di daerah yang
padat penduduk. Selain itu, pemanfaatan ruang di daerah rawan bencana juga
harus diatur dengan ketat," tambah perwakilan BPKAD.
Diskusi ini menunjukkan komitmen kuat dari
berbagai pihak di Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum
menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan.
