Suara Hukum.Live - DPD LSM GMBI Distrik Karawang merespons inisiatif Operasi Jabar Manunggal dengan tawaran sinergi, bukan sekadar dukungan buta. Mereka menekankan pentingnya kajian mendalam agar kebijakan investasi tidak mengorbankan hak-hak masyarakat.
"Kami memahami pentingnya iklim investasi
yang kondusif. Namun, jangan pukul rata ormas sebagai penghambat. Kami siap
bersinergi, bukan hanya ditindak," ujar Kepala Divisi Ekonomi DPD LSM GMBI
Distrik Karawang.
LSM GMBI mengingatkan bahwa ormas adalah mitra
pemerintah dalam pembangunan, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perumusan
kebijakan, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka
juga menekankan bahwa perekonomian harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan,
melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Pendekatan represif tanpa sinergi akan
berbenturan dengan hak masyarakat lokal," tegasnya.
Mereka setuju bahwa praktik pungli dan
intervensi ilegal harus diberantas, tetapi meminta pendekatan yang selektif,
berbasis data, dan membedakan antara oknum yang menyalahgunakan organisasi
dengan ormas yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.Dengan Membentuk Forum Komunikasi Investasi dan
Sosial Masyarakat (FKISM) yang melibatkan pemerintah, investor, ormas, tokoh
masyarakat, dan akademisi.
Melakukan audit terhadap ormas di sekitar
kawasan industri untuk memastikan legalitas dan menghindari praktik pungli.
Ormas yang berkinerja baik dapat dilibatkan dalam pengawasan proyek industri.
Menerapkan aturan transparan mengenai kuota
tenaga kerja lokal untuk memastikan masyarakat sekitar tidak hanya menjadi
penonton.
Menerapkan sistem transparan dalam pengelolaan
limbah industri, melibatkan ormas dalam pengawasan.
"Kami mendukung investasi, tetapi kami
juga mendorong kebijakan yang humanis dan partisipatif," kata perwakilan
LSM GMBI. "Kami siap menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar
masalah."
