Suara Kita News.com Polemik diperkirakan akan berkisar pada tanggung jawab dan keberlanjutan program Pokir yang telah diusulkan oleh anggota dewan periode sebelumnya namun belum sepenuhnya terealisasi. Anggota dewan yang baru, dengan mandat dan visi yang berbeda, tentu memiliki prioritas pembangunan yang mungkin tidak sejalan dengan program yang telah dirancang oleh pendahulunya.
Sumber di lingkungan DPRD mengungkapkan adanya potensi tarik-menarik kepentingan terkait alokasi anggaran untuk Pokir. Anggota dewan lama tentu berkepentingan untuk memastikan program yang mereka perjuangkan dapat dinikmati oleh konstituennya, meskipun masa jabatannya telah usai. Di sisi lain, anggota dewan yang baru memiliki kewajiban untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka dan mengakomodasi aspirasi pemilih yang baru.
"Potensi friksi pasti ada. Anggota lama punya 'legacy' yang ingin diwujudkan, sementara anggota baru punya 'agenda' sendiri," ujar Wahyu SKM seorang Pemerhati dan pengamat politik. "Bagaimana mekanisme transisi Pokir ini diatur akan menjadi ujian bagi kematangan politik para wakil rakyat."
Salah satu isu krusial adalah kejelasan status anggaran yang telah dialokasikan untuk Pokir anggota dewan lama. Apakah anggaran tersebut akan tetap dilanjutkan pembahasannya oleh anggota dewan baru, ataukah akan ada peninjauan ulang yang berpotensi menghapus atau mengubah program yang telah direncanakan?
Beberapa anggota dewan terpilih yang baru memberikan sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program Pokir yang ada. Mereka berpendapat bahwa setiap anggaran publik harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara luas.
"Kami menghormati usulan dari periode sebelumnya, tetapi kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini," ujar salah seorang anggota dewan terpilih dari fraksi partai pemenang pemilu.
Di sisi lain, beberapa anggota dewan petahana yang kembali terpilih menekankan pentingnya kesinambungan program pembangunan. Mereka berargumen bahwa Pokir adalah wujud representasi aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan melalui mekanisme yang sah. Menghentikan program yang sudah berjalan hanya akan mengecewakan konstituen dan menghambat pembangunan.
"Pokir itu bukan proyek pribadi, tapi amanah dari masyarakat. Harus ada mekanisme yang jelas agar program yang sudah disetujui tetap berjalan, kecuali memang ada indikasi penyimpangan," tegas salah seorang anggota dewan petahana.
Kisruh terkait Pokir ini berpotensi menghambat kinerja DPRD di awal periode kepemimpinan yang baru. Jika tidak ada mekanisme transisi yang jelas dan komunikasi yang efektif antara anggota dewan lama dan baru, bukan tidak mungkin pembahasan anggaran dan program pembangunan akan terhambat oleh perdebatan yang tidak produktif.
Publik tentu berharap agar para wakil rakyat dapat mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok atau individu. Mekanisme transisi Pokir yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menghindari potensi kisruh dan memastikan roda pembangunan tetap berjalan lancar. Bagaimana para wakil rakyat ini akan menyelesaikan potensi gesekan ini akan menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu ke depan
