Transisi Kekuasaan di Gedung Rakyat: Potensi Kisruh Pokir Warnai Pergantian Anggota Dewan
Suara Kita News.com Polemik diperkirakan akan berkisar pada tanggung jawab dan keberlanjutan program Pokir yang telah diusulkan oleh anggota dewan periode sebelumnya namun belum sepenuhnya terealisasi. Anggota dewan yang baru, dengan mandat dan visi yang berbeda, tentu memiliki prioritas pembangunan yang mungkin tidak sejalan dengan program yang telah dirancang oleh pendahulunya. Sumber di lingkungan DPRD mengungkapkan adanya potensi tarik-menarik kepentingan terkait alokasi anggaran untuk Pokir. Anggota dewan lama tentu berkepentingan untuk…
.jpeg)
Sabil Akbar Sosialisasikan Perda Ketenagakerjaan di Karawang, Bahas Peluang Kerja dan Hak Pekerja
Suara Hukum.live - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Sabil Akbar, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem [lokasi spesifik sekretariat jika diketahui]. Acara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan mahasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai fungsi dan pentingnya regulasi tersebut dalam dunia kerja. Dalam pemaparannya, Sabil Akbar menjelaskan bahwa Perda Ketenagakerjaan memiliki peran …
Skandal LHKPN di Karawang: Aktivis Desak Penyelidikan
Suara Hukum.live - Penyelidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) terkait dugaan korupsi ruislagh (tukar guling) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memasuki babak baru dengan sorotan pada dugaan ketidakpatuhan anggota dewan dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktivis masyarakat pemerhati penyelenggara negara, Tatang Obet, menyoroti dugaan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan ketidakpatuhan LHKPN ini. Ia mendesak aparat penegak hu…
Kewajiban LHKPN Tak Digubris, Belasan Anggota DPRD Karawang Periode 2024-2029 Belum Laporkan Harta Kekayaan
S uara Hukum.live -Sejak dilantik pada 5 Agustus 2024, anggota DPRD Karawang periode 2024-2029 diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 15 Juli 2024. Namun, hingga 18 Februari 2025, belasan anggota dewan belum memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan penelusuran di situs resmi e-lhkpn.kpk.go.id, sejumlah anggota dewan, termasuk beberapa anggota lama (incumbent), belum memperbarui data LHKPN mereka. Bahkan, ada dua pejabat publik yang tidak pernah tercat…
Tonggak Baru Legislatif Karawang: Masa Sidang Baru Dimulai dengan Optimisme
Suara Hukum.Live - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang resmi menutup masa sidang pertama dan membuka masa sidang kedua tahun 2024/2025. Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (17/1) di Gedung Paripurna menjadi saksi bisu atas tonggak sejarah baru dalam perjalanan legislatif Karawang. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPRD selama masa sidang pertama. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dala…
Buka Peluang Usaha, Asep Ibe Dorong Pemuda Rawamerta Kuasai Digital Marketing
Suara Hukum.liveAnggota DPRD Karawang, H. Asep Syaripudin, atau yang akrab disapa Asep Ibe, menggelar reses perdana masa sidang tahun 2024-2025 di Gedung Serbaguna PGRI Cabang Rawamerta, Kamis (5/12/2024). Dalam kesempatan ini, Asep Ibe mengajak para pemuda Rawamerta untuk lebih melek digital melalui berbagai pemaparan menarik dari para praktisi ekonomi kreatif. Tujuannya, agar generasi milenial di Kecamatan Rawamerta dapat mengembangkan potensi diri dan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Melihat …
Perempuan dan UMKM: Dua Pilar Utama Pembangunan yang Disampaikan Kang Pipik
Suara Hukum. Live -Dusun Sukagalih, Kabupaten Karawang, menjadi saksi keakraban antara wakil rakyat dan masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taupik Ismail, atau yang akrab disapa Kang Pipik, menggelar kegiatan reses di tengah-tengah warga. jumat (29/11/2024) Dalam suasana hangat, Kang Pipik dengan sabar mendengarkan keluh kesah masyarakat. Mulai dari kesulitan ekonomi, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, hingga kendala dalam mengembangkan usaha kecil. Setiap suara warga menjadi catatan penting yang akan diperjuang…
APBD 2025: Kunci Sukses Pembangunan Karawang
Suara Kita News.com - Anggaran baru, harapan baru. DPRD Kabupaten Karawang telah resmi menetapkan APBD Tahun 2025. Keputusan penting ini diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat malam, (29/11). Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Endang Sodikin ini dihadiri oleh Bupati Aep Syaepuloh dan seluruh jajaran pemerintah daerah. APBD 2025 diharapkan dapat membawa angin segar bagi masyarakat Karawang. Salah satu poin penting dalam APBD ini adalah persetujuan atas perubahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Tarum. Hal ini menandakan kom…
BUPATI KARAWANG BESERTA WAKIL BUPATI
BUPATI KARAWANG BESERTA ISTRI
APINDO KARAWANG
RSUD JATI SARI
HUT KARAWANG KE391
PIMPINAN PERUSAHAAN
Social Plugin