Suara Hukum.live -Sejak dilantik pada 5 Agustus 2024, anggota DPRD Karawang periode 2024-2029 diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 15 Juli 2024. Namun, hingga 18 Februari 2025, belasan anggota dewan belum memenuhi kewajiban tersebut.
Berdasarkan penelusuran di situs resmi e-lhkpn.kpk.go.id, sejumlah anggota dewan, termasuk beberapa anggota lama (incumbent), belum memperbarui data LHKPN mereka. Bahkan, ada dua pejabat publik yang tidak pernah tercatat melaporkan harta kekayaan mereka selama beberapa periode menjabat.
Berikut daftar anggota DPRD Karawang yang tercatat di LHKPN per 31 Desember 2024:
Fraksi Partai Gerindra:
- Ajang Supandi, SH - Rp 357.500.000,-
- Encep Sumanta, SE - Rp 11.631.000.000,-
- H. Moch Dimyati, SE - Rp 11.070.370.301,- (Laporan Periodik Tahun 2023)
- H. Endang Sodikin - Rp 5.568.450.000,-
- Iqbal Jamalulail - Rp 850.000.000,-
- Kaemin Komarudin - Rp 439.000.000,-
- Saepudin Zuhri - Tidak ada data
- Taman, SE - Rp 22.723.950.000,-
Fraksi Partai Demokrat:
- Deddy Indrasetiawan - Rp 11.057.900.000,- (Laporan Periodik Tahun 2023)
- H Budianto, SH - Rp 903.500.000,- (Laporan Periodik Tahun 2023)
- H. Oma Miharja Rizki, SH,. MH - Rp 6.484.788.000,-
- H. Saryadi, S. Sos - Rp 2.269.798.000,-
- Khoerudin - Rp 1.431.300.000,- (Laporan Periodik Tahun 2023)
- Nurhadi, SH - Rp 243.800.000,-
- Pendi Anwar, SE - Rp 2.984.500.000,- (Laporan Periodik Tahun 2023)
- Suci Nurwinda - Rp 4.518.735.866,- (Laporan Periodik Tahun 2023)
Fraksi Partai Nasdem:
- Dian Fahrud Jaman - Rp 4.312.560.000,-
- Dian Salwirani - Tidak ada data
- Drs. Asep Junaedi, MPd - Rp 2.401.862.792,-
- H. Bukhori, S.pd.I - Rp 5.136.802.191,-
- H. Erick HK - Tidak ada data
- Mulyadi - Rp 5.251.361.905,-
- Neneng Siti Fatimah, SE - Rp 2.892.000.000,- (Laporan Periodik Tahun 2023)
Fraksi PKS:
- Sugih Laksana Futra - Rp 2.194.000.000,-
- Mumun Maemunah, S.Si. - Rp 305.000.000,-
- H. Rusli HN, SE - Tidak ada data
- HM Imron Choeru, ST - Rp 14.951.000.000,-
- Ahmad Sofyan Junaedi Putra - Tidak ada data
- H. Tatang Taufik - Tidak ada data
- Agus Sulistyo - Rp 1.195.000.000,-
Fraksi PDI-Perjuangan:
- Dr. Anwar Hidayat, SH., MH - Tidak ada data
- Fernando Doklas Pangaribuan - Rp 3.090.550.000,-
- H. Cita - Rp 3.901.000.000,-
- H. Karsim - Tidak ada data
- Natala Sumedha, SE,. Ak - Rp 2.095.054.687,-
- Rosmilah, Amd - Rp 1.225.000.000,-
Fraksi PKB:
- Anggi Rostiana Tarmadi - Rp 619.750.000,- (Laporan Periodik Tahun 2023)
- Asep Dasuki, SE - Rp 3.304.100.000,-
- Didin Sirojudin - Rp 2.270.000.000,-
- Lili Mahali, S. Sos.I - Rp 455.096.877,-
- Mulyana, SH.I - Tidak ada data
- Umar Al Faruk, S. - Tidak ada data
Fraksi Partai GOLONGAN AMANAH (Golkar-PAN):
- Abdul Azis, SE - Tidak ada data
- Fitri Meilinda - Rp 4.205.000.000,-
- H. Asep Syaripudin, ST. MM - Rp 1.875.000.000,-
- Muh. Topan Megantara - Tidak ada data
- Saepudin Permana - Rp 13.894.715.000,-
- Saidah Anwar, SH - Rp 2.313.000.000,-
- Asep Supriatna (PAN) - Tidak ada data
- Dede Mulyana (PAN) - Tidak ada data
Kewajiban pelaporan harta kekayaan ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN. Masyarakat dapat mengakses LHKPN
