Suara hukum.Live, BANDUNG, [Tanggal Pelantikan] – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) baru saja menorehkan babak baru yang strategis. Di tengah gelombang tuntutan integritas dan transparansi dari publik, organisasi masyarakat sipil ini resmi menunjuk figur dengan rekam jejak yang tak terbantahkan di bidang militer dan kepemimpinan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, sebagai Ketua Dewan Pembina.
Pelantikan yang digelar di Bandung ini bukan hanya agenda struktural biasa. Penunjukan Jenderal Dudung diartikan sebagai pernyataan politik moral yang tegas: GMBI bertekad menanamkan elemen ketegasan, disiplin, dan nilai kebangsaan yang murni untuk menakhodai gerakan akar rumputnya ke depan.
Dampak penunjukan ini terasa paling signifikan di daerah-daerah yang menjadi titik panas dinamika pembangunan, terutama Karawang. Sebagai kota industri dengan proyek-proyek strategis nasional yang masif, Karawang melihat masuknya Jenderal Dudung ke pucuk pimpinan moral GMBI sebagai sinyal bahwa kontrol sosial dan etika publik harus diperketat dan diperkuat.
Ketua DPD LSM GMBI Distrik Karawang, Asep Mulyana, menyambut momentum ini dengan optimisme yang terukur, melihatnya sebagai peluang mendesak perbaikan tata kelola.
“Ini bukan sekadar seremoni, ini adalah pengibaran pataka baru. Ketika amanah sebesar ini diberikan kepada sosok yang teruji integritas dan ketegasannya, rakyat Karawang, dan seluruh Indonesia, menemukan alasan baru untuk percaya pada kekuatan kontrol sosial,” ujar Asep Mulyana dalam keterangan persnya.
Menurut Asep, figur mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini memberikan bobot dan kredibilitas, menjadikan kehadiran Jenderal Dudung sebagai "lonceng pengingat" bahwa organisasi masyarakat sipil harus kembali menjadi kompas utama dalam penentuan arah kebijakan, bukan sekadar instrumen pelengkap dalam demokrasi.
GMBI yang identik dengan spirit 'tiga panah yang menyilang' kini ditantang untuk menerapkan visinya dalam konteks tuntutan publik yang modern, yakni tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berpihak pada wong cilik.
Dengan masuknya Jenderal Dudung, GMBI mendapatkan dimensi baru yang krusial:
Kehadiran figur militer senior secara otomatis meningkatkan posisi tawar GMBI sebagai mitra kontrol yang serius di mata pemerintah daerah hingga pusat.
Organisasi ini berpotensi mengadopsi struktur kerja yang lebih terorganisasi, fokus, dan disiplin, vital untuk konsistensi perjuangan di tingkat distrik seperti Karawang.
GMBI memperkuat akarnya pada Pancasila dan kedaulatan negara, menawarkan narasi kebangsaan yang jelas di tengah polarisasi sosial.
Menyikapi percepatan pembangunan di Karawang, Asep Mulyana menegaskan bahwa GMBI tidak ingin memposisikan diri hanya sebagai oposisi. Sebaliknya, ia menawarkan sebuah model kolaborasi yang subtil: mitra moral dan kontrol yang konstruktif.
“Kami mengajak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memanfaatkan energi baru ini. Energi moral yang dibawa GMBI. Bukan untuk berhadap-hadapan, tetapi untuk membangun kolaborasi yang lebih manusiawi, transparan, dan berkeadilan,” tegas Asep.
Intinya, pembangunan pesat di Karawang tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat. Kebijakan, kata Asep, harus adaptif, inklusif, dan yang paling fundamental, benar-benar mendengar suara warga.
Penunjukan Jenderal Dudung Abdurahman diartikan oleh GMBI Karawang sebagai garis start untuk gerakan pembaruan internal dan eksternal. Dengan "Pataka telah dikibarkan," tugas utama bagi seluruh distrik adalah menerjemahkan visi moral ini ke dalam aksi nyata di lapangan.
“Sejarah tak menunggu mereka yang ragu,” pungkas Asep Mulyana. “Sejarah ditulis oleh mereka yang berani melangkah, bersama, setara, dan penuh harapan. GMBI siap menjadi bagian dari penulisan sejarah kemaslahatan Karawang yang baru.”
: Kehadiran Jenderal Dudung adalah 'Pataka Baru', Rakyat Temukan Alasan Baru untuk Percaya Kontrol Sosial){kind=link}