Suara Hukum.Live, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis yang melibatkan para kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota. Fokus utama Rakor ini adalah penataan terintegrasi pada Wilayah Aliran Sungai (DAS), Areal Marka Jalan Nasional, dan seluruh Akses Gerbang Tol di Jawa Barat.
Rakor yang berlangsung ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah, termasuk perwakilan dari Kabupaten Karawang, yang mengakui pentingnya sinergi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
Agenda utama pertemuan ini menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam mengelola infrastruktur vital yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik:
Fokus pada upaya konservasi, pencegahan banjir, dan pemanfaatan sumber daya air secara optimal di wilayah aliran sungai yang sering kali melintasi batas administrasi.
Koordinasi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, penataan kawasan niaga di sekitar exit toll, dan pencegahan kawasan kumuh yang sering muncul di pintu masuk/keluar jalan tol.
Harmonisasi penataan tata ruang di sepanjang marka jalan nasional untuk mendukung konektivitas ekonomi dan keamanan berkendara.
Pemerintah daerah yang hadir menyambut baik inisiatif Gubernur, yang secara tegas meminta adanya kolaborasi lintas sektor yang lebih tajam.
Delegasi dari Karawang, yang turut serta mendampingi Gubernur, menegaskan bahwa Rakor ini membuka peluang besar untuk mengatasi masalah klasik, terutama yang terkait dengan penataan buffer zone tol dan DAS Citarum.
"Alhamdulillah, dengan Rakor ini, sinergitas dan kolaborasi pembangunan bisa semakin maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat," ujar perwakilan Karawang, menanggapi hasil pertemuan tersebut.
Pernyataan ini menunjukkan optimisme bahwa hasil dari koordinasi tingkat provinsi ini akan langsung diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di tingkat kabupaten, memastikan bahwa program pembangunan—mulai dari pengendalian banjir hingga kelancaran logistik di gerbang tol—berjalan tanpa tumpang tindih.
Rakor ini menjadi penanda bahwa Jawa Barat kini bergerak menuju model pembangunan regional yang terintegrasi, di mana isu tata ruang dan infrastruktur tidak lagi ditangani secara parsial, melainkan melalui kerja sama yang kuat antara seluruh entitas pemerintahan. Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi pembangunan di setiap wilayah dan mempercepat pemerataan kesejahteraan.
