Suara Hukum.Live, KARAWANG – Wajah industri Karawang di tahun 2026 tidak lagi hanya bicara soal upah dan angka produksi. Dalam sebuah langkah berani yang menyasar jantung kesejahteraan buruh, Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apindo Karawang meluncurkan rangkaian program integrasi sosial yang mencakup hunian layak hingga fasilitas daycare internasional.
Dalam helatan strategis di Hotel Mercure, Rabu (28/01/2026), Apindo membuktikan bahwa asosiasi pengusaha kini bertransformasi menjadi katalisator perubahan sosial, bukan sekadar pelobi regulasi.
Ketua DPK Apindo Karawang, H. Abdul Syukur, S.H., M.H., secara simbolis menyerahkan 6 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang telah diperbaiki melalui kolaborasi dengan Dinas PRKP. Proyek senilai Rp246 juta ini merupakan aksi kolektif anggota Apindo untuk menyentuh warga di pelosok, seperti di Desa Medan Karya.
Tak berhenti di sana, Apindo menggandeng Bank BTN untuk memfasilitasi pengadaan perumahan bagi karyawan. Langkah ini menjadi jawaban atas keresahan buruh yang selama ini kesulitan memiliki aset hunian di tengah melambungnya harga properti di kota industri.
Inovasi paling progresif yang mencuri perhatian internasional adalah penandatanganan MoU lembaga daycare (penitipan anak). Didukung oleh International Labour Organization (ILO), program ini memberikan stimulan sebesar Rp300.000 selama 3 bulan bagi 30 orang tua pertama.
"Target kami jelas: menciptakan work-life balance. Kami ingin produktivitas pekerja perempuan tetap tinggi tanpa harus mengorbankan pengasuhan anak," tegas Abdul Syukur.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, hadir dengan narasi yang blak-blakan. Di tengah tantangan pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp756 miliar dari pusat, Aep mengambil langkah radikal dengan melakukan merger (perampingan) dinas-dinas di lingkup Pemkab.
"Mungkin ada kepala dinas yang kesal karena jabatannya hilang, tapi saya tidak peduli. Anggaran yang kita selamatkan dari efisiensi itu saya alihkan untuk masyarakat," ujar Aep disambut riuh tepuk tangan.
Efisiensi tersebut dialokasikan ke sektor fundamental Target pembangunan 2.800 unit Rutilahu pada 2026. anggaran Karawang Cerdas, Anggaran Rp320 miliar disiapkan sebagai jaminan sosial warga.
Di sisi lain, Apindo memberikan sinyal waspada terkait kondisi ekonomi global. Abdul Syukur mengungkapkan adanya satu perusahaan anggota dengan 325 karyawan yang berencana setop operasional pada Maret mendatang akibat beban operasional yang kian berat.
Meski peringkat upah Karawang kini telah tergeser oleh Kabupaten Bekasi, Apindo tetap mendorong komunikasi intensif antara manajemen dan Serikat Pekerja. "Transparansi kondisi rill perusahaan adalah kunci agar stabilitas terjaga dan tidak ada aksi yang merugikan kedua belah pihak," tambahnya.
Sebagai bagian dari adaptasi bisnis, Koperasi Apindo kini bertransformasi menjadi Sentra Pelayanan Dokumen Perusahaan. Mulai dari pengurusan PBG hingga dokumen lingkungan (DLH), koperasi kini hadir sebagai solusi birokrasi bagi para anggotanya.
Sinergi yang ditunjukkan di Hotel Mercure ini menandai era baru "Industri Manusiawi" di Karawang. Bupati Aep Syaepuloh yang berlatar belakang pengusaha tampak serasi dengan visi Apindo: bahwa investasi hanya akan langgeng jika dibarengi dengan jaminan sosial yang kuat dan infrastruktur yang tidak timpang.
Penulis : Dewa
