Suara Hukum. Live -Karawang — Ada yang tak biasa di Jalan Panatayuda, Jumat (28/8/2026). Jika biasanya kantor militer berkonotasi dengan protokol ketat dan sekat formal yang kaku, Aula Makodim 0604/Karawang hari itu justru bertransformasi menjadi co-working space informal. Aroma kopi nusantara mengepul, memecah kebekuan di antara para pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang duduk satu meja dengan jajaran TNI.
Di bawah komando Letkol Inf Nanda Siswanto, Dandim 0604/Karawang, forum coffee morning ini bukan sekadar agenda basa-basi birokratis. Ini adalah sebuah langkah dekonstruksi mental—sebuah upaya radikal untuk meruntuhkan tembok psikologis antara aparat pertahanan dan gerakan akar rumput yang kerap diwarnai kecurigaan historis.
Bagi kacamata jurnalis, langkah ini adalah masterclass dalam diplomasi teritorial modern. Dandim Nanda membaca betul bahwa di era disrupsi informasi dan tingginya dinamika sosial Karawang, pendekatan komando-kontrol (command and control) semata sudah usang. Yang dibutuhkan hari ini adalah collaborative governance—di mana TNI dan pressure group sipil berhenti saling jegal dan mulai duduk dalam frekuensi yang sama.
“Pertemuan pagi hari ini bagi saya merupakan momentum yang sangat baik untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi serta memperkuat sinergi antara Kodim 0604/Karawang dengan seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Karawang,” tegas Nanda, menyuarakan visi inklusivitasnya.
Apresiasi mendalam pun datang dari berbagai elemen pegiat ormas lokal, salah satunya dari Ketua DPD Ormas Sundawani, H. Ranzes. Di tengah hangatnya suasana forum, H. Ranzes menyampaikan pandangannya bahwa kegiatan monumental ini menjadi tonggak sejarah baru dalam merajut erat benang merah sinergisitas antara TNI, Ormas, dan LSM di bumi lumbung padi.
Bagi H. Ranzes, kolaborasi aktif antara institusi militer dan elemen ormas memegang kunci vital dalam mengawal roda pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa ormas dan TNI harus berjalan beriringan sebagai penjaga moral sekaligus motor penggerak stabilitas sosial.
Lebih lanjut, H. Ranzes berharap agar agenda dialogis seperti ini tidak berhenti hanya pada seremoni perdana. Ia memuji langkah terobosan Kodim 0604 yang untuk pertama kalinya membuka ruang diskusi terbuka dan silaturahmi tanpa sekat secara langsung dengan para pimpinan ormas dan LSM di Karawang.
Terobosan kultural ini kian diperkuat dengan kebijakan fisik sang Dandim: mengubah fungsi Kantor Unit Intel Kodim 0604/Karawang di Jalan Panatayuda menjadi ruang komunikasi publik terbuka. Ruang yang dulunya diidentikkan dengan urusan investigasi dan pengawasan, kini dibuka selebar-lebarnya sebagai lounge diskursus bagi siapa saja aktivis yang ingin bertukar gagasan secara konstruktif. Inovasi spasial ini mengirimkan sinyal kuat bahwa institusi militer siap bertransformasi menjadi rumah kedua bagi civil society.
Tak hanya itu, dalam forum tersebut, Letkol Nanda juga melayangkan apresiasi atas kedewasaan politik masyarakat Karawang, khususnya keputusan bijak untuk tidak mengirimkan massa pada gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta sehari sebelumnya, 27 Agustus 2026. Bagi Nanda dan para pimpinan ormas seperti H. Ranzes, kedewasaan menahan diri ini adalah modal sosial tertinggi untuk meredam potensi konflik horizontal.
Pada akhirnya, apa yang dihelat Makodim 0604 hari ini menawarkan narasi baru bagi tata kelola keamanan daerah. Bahwa stabilitas bukan diciptakan melalui ujung laras atau intimidasi, melainkan lewat secangkir kopi, keterbukaan ruang dengar, dan tekad kolektif dari aliansi strategis TNI-Ormas untuk mengawal Karawang menuju masa depan yang lebih bermartabat.
