Suara Hukum. Live, KARAWANG — Dugaan praktik pengerjaan asal-asalan mencuat pada proyek rehabilitasi ruang kelas di SD Negeri Kertasari 01, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Proyek berpelumas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp228.984.000 ini dinilai jauh dari standar kelayakan teknis.
Berdasarkan pantauan di lapangan, mutu fisik bangunan berbanding terbalik dengan besaran anggaran yang digelontorkan. Sejumlah elemen vital alih-alih direvitalisasi, justru dikerjakan secara serampangan.
Bingkai Jendela Kropos: Bagian keropos pada interior bingkai jendela hanya ditutup kompon/dempul dan dicat ulang, sementara bagian yang berlubang parah dibiarkan tanpa penggantian struktur.
Pengerjaan terkesan mengabaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis kontraktual.
Saat dikonfirmasi awak media di lokasi, pihak pelaksana proyek berdalih kerusakan tersebut "akan segera diganti", namun realisasi di lapangan tidak sejalan dengan urgensi keamanan siswa.
"Metode kerja seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik terhadap integritas pembangunan fasilitas pendidikan," tegas salah satu pengamat konstruksi lokal.
Kritik keras turut diarahkan kepada instansi berwenang yang dinilai pasif,
Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Lalai dalam fungsi pengawasan teknis dan pendampingan fisik di lapangan. Kehadiran pengawas terkesan simbolis.
melalui elemen masyarakat mendesak langkah konkret:
Anak-anak kita butuh ruang kelas yang kokoh dan aman, bukan sekadar kosmetik bangunan penunjang proposal laporan. Ini soal keselamatan jiwa dan masa depangenerasi, bukan margin keuntungan pemborong."
Bola salju kini berada di meja kerja Bupati, kepala dinas pendidikan, kejari dapat bertindak sebagai penyelamat muruah pendidikan atau membiarkan standar rendah menjadi normal baru proyek publik.
Tim Redaksi / Jurnalis Investigasi
