Suara Hukum.com -Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, ribuan warga Karawang yang tergabung dalam Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indnesia (GMBI ) dengan plakat Bela Negara akan menggelar aksi damai serentak di Kantor Pemda, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang pada Senin (9/12).
Aksi yang dikoordinatori oleh Ketua Distrik DPD GMB Asep Mulyana bertujuan untuk mendesak pemerintah pusat dan daerah agar lebih serius dalam memberantas korupsi dan nepotisme. Para peserta aksi juga meminta penegakan supremasi hukum yang lebih tegas, khususnya kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Karawang.
Kami meminta Kejaksaan Negeri Karawang agar lebih proaktif dalam mengungkap dan menindak kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah ini,” ujar Asep Mulyana
Menurut Asep Mulyana, masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap dan pelakunya belum mendapat hukuman yang setimpal. Hal ini, katanya, menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan korupsi. Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan bersama-sama,” ujar ketua Distrik GMBI.
“Kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh pihak bahwa masyarakat Karawang tidak akan tinggal diam dalam menyikapi masalah korupsi. Kami menuntut agar kasus-kasus korupsi diusut tuntas dan para pelakunya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Asep Kepada Media Suara Kita News.com
Demi menjaga kondusivitas dan efektivitas perjuangan, GMBI bertransformasi dari aksi jalanan menjadi dialog langsung dengan para pengambil kebijakan. Kami mengajak pemerintah daerah, DPRD, dan Kejaksaan untuk duduk bersama mencari solusi konkret dalam memberantas korupsi.
hal tersebut dilakukan Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi politik terkini, terutama pasca-pilkada, kami mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan aksi massa. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang agar tidak memberikan peluang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.
LSM GMBI Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas. Langkah-langkah konkret seperti pengawasan ketat, digitalisasi layanan publik, serta partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebocoran anggaran dan korupsi, demi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah harus menjadi contoh dalam integritas dan etika kepemimpinan. Untuk memberantas korupsi hingga ke akar, perlu disusun program pengawasan anggaran yang komprehensif, mulai dari tingkat desa. Ini penting agar pembangunan nasional berjalan merata dan masyarakat, terutama di Kabupaten Karawang, dapat langsung merasakan manfaatnya
Sebagai respons atas pidato Presiden GMBI meminta, DPRD Kabupaten Karawang perlu mengambil langkah nyata dengan memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi. Melalui penyusunan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, DPRD dapat memastikan penggunaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, integritas anggota dewan perlu terus dijaga sebagai contoh teladan bagi masyarakat.
LSM GMBI menghimbau Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang harus meningkatkan penegakan hukum yang transparan dan profesional untuk memberantas korupsi. Langkah konkretnya meliputi pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, percepatan penanganan kasus, dan pemberian sanksi tegas. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi
Hukum tidak hanya sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya korupsi. Kejaksaan memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan. Supremasi hukum yang kuat akan menjamin bahwa setiap individu, termasuk pejabat publik, tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Supremasi hukum mendorong terciptanya sistem pengawasan yang efektif dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Kerja sama yang sinergis antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengawasan, meningkatkan kesadaran publik, dan membangun budaya antikorupsi. Dengan demikian, supremasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menindak pelaku korupsi, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi secara sistematis."
untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pengawasan sosial, kami berkomitmen untuk memantau kinerja kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, memastikan transparansi proses hukum, dan mengadvokasi penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi."
Hari Anti Korupsi Sedunia ini menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat sinergi dalam memberantas korupsi. Kami, sebagai LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, siap bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang. Melalui kerja sama strategis, kami dapat memberikan masukan konstruktif terkait kebijakan dan mekanisme pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Dengan pendekatan kolaboratif ini, kami yakin dapat membantu kejaksaan menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel, serta mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi."
LSM GMBI akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya memberantas korupsi. Mereka berharap agar kerja sama antara masyarakat sipil dan pemerintah dapat semakin solid dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Penulis : Kinah
Editor : Yerrydewa
