Lebih dari Ormas Biasa: GMBI Jadi "Agen Perubahan" Ketahanan Pangan di Jantung Pertanian Jawa Barat
Suara Hukum.com - Bukan sekadar seremoni bantuan, namun sebuah statement konkret dari akar rumput. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Karawang, Sabtu (12/4/2025), menunjukkan taringnya dalam isu krusial bangsa: ketahanan pangan. Berkolaborasi dengan ASGAS RI, mereka menyalurkan “amunisi” berupa benih padi unggul dan mikroba pertanian langsung ke tangan para petani di Desa Telukbuyung, Batujaya. Aksi ini bukan sekadar donasi, melainkan sebuah strategis yang meresonansi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat kemandi…
LBH GMBI menemukan sejumlah bukti kuat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang Rolling Hills Karawang
suara hukum.live - Dalam pernyataan ini, LBH GMBI Distrik Karawang secara tegas menduga pengembang Rolling Hills Karawang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dugaan pelanggaran ini didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Hal ini dapat dikategorikan sebagai potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kamis (26/12/2024) Akibat dari dugaan pelanggaran tersebut, konsumen tidak hanya mengalami kerugian finansial, teta…
GMBI Minta DPRD Perkuat Pengawasan, Kejari Tingkatkan Penegakan Hukum
Suara Hukum.com - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, ribuan warga Karawang yang tergabung dalam Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indnesia (GMBI ) dengan plakat Bela Negara akan menggelar aksi damai serentak di Kantor Pemda, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang pada Senin (9/12). Aksi yang dikoordinatori oleh Ketua Distrik DPD GMB Asep Mulyana bertujuan untuk mendesak pemerintah pusat dan daerah agar lebih serius dalam memberantas korupsi dan nepotisme. Para peserta aksi juga meminta peneg…
GMBI Minta BPN Usut Tuntas Sengketa Tanah Warga Tegallega
Suara Hukum.live - GMBI menyoroti kejanggalan status kepemilikan tanah warga Tegallega yang tertuang dalam dokumen pertanahan. Dalam audiensi dengan BPN Karawang, GMBI mempertanyakan mengapa SHM yang seharusnya memberikan hak milik penuh atas tanah, justru terbit dalam bentuk SHGB. Pihak BPN yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Kasubag TU menjelaskan bahwa perbedaan status kepemilikan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan hukum. Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) meminta Badan Pertan…
Layanan Adminduk Untuk Kelompok Rentan
GENERASI RAKYAT CURHAT HUKUM TANPA RASA TAKUT
Bupati Karawang
BUPATI KARAWANG BESERTA WAKIL BUPATI
BUPATI KARAWANG BESERTA ISTRI
APINDO KARAWANG
RSUD JATI SARI
HUT KARAWANG KE391
PIMPINAN PERUSAHAAN
Social Plugin