Perang" Satgas, Dedi Mulyadi Bentuk Satgas Anti Preman GMBI Bentuk Satgas Anti Preman Berdasi dengan 'Pemburu Koruptor'

Suara Hukum.Live -  Gelombang terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme yang digagas Gubernur Jawa, semakin memanas. Kali ini, bukan sekadar kritik, melainkan sebuah tantangan terbuka yang dilayangkan langsung oleh Ketua Distrik Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Karawang, Asep Mulyana.S.E.

Bak gayung bersambut, Asep Mulyana dengan tegas menyatakan bahwa jika KDM membentuk Satgas Antipremanisme, maka GMBI Karawang tak akan tinggal diam. Mereka siap membentuk "Satgas Preman Berdasi" dan menantang KDM untuk berdialog secara terbuka. Langkah ini dipicu oleh pernyataan sang gubernur yang dinilai berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap seluruh organisasi masyarakat (ormas).

"Jika tujuannya baik memberantas premanisme, kami mendukung. Tapi jangan sampai ini justru menggeneralisasi dan menyudutkan seluruh ormas," ujar Asep Mulyana dengan nada menantang. Ia menekankan bahwa tidak semua ormas di Jawa Barat bertindak intimidatif seperti yang belakangan menjadi perbincangan hangat. "Kami punya komitmen yang sama untuk menjaga kondusifitas, tapi kami juga punya tanggung jawab untuk mengawasi potensi kejahatan lain, termasuk korupsi," imbuhnya.

Langkah KDM membentuk Satgas Antipremanisme sendiri muncul di tengah keresahan masyarakat Karawang terkait maraknya aktivitas kelompok preman di berbagai sudut wilayah. Sebagai tokoh yang cukup berpengaruh di Karawang, inisiatif ini tentu menarik perhatian publik.

Namun, respons cepat dan tak terduga dari GMBI Karawang justru mengalihkan fokus. Asep Mulyana dengan lantang menyatakan bahwa "Satgas Anti Preman Berdasi" yang mereka bentuk memiliki

target yang jelas: memberantas habis para pejabat korup hingga ke akar rumput." ungkapnya melalui Whatsapp redaksi Suara Kita News.com.Minggu (13/04/2025)

"Kami akan libas habis pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Ini bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga soal keadilan bagi masyarakat Jawa Barat," tegasnya.

Munculnya dua satgas dengan fokus yang berbeda ini menciptakan tensi yang menarik di Jawa Barat. Akankah Satgas Antipremanisme fokus pada kejahatan jalanan, sementara "Satgas Anti Preman Berdasi"

membidik para pelaku korupsi di balik meja kekuasaan? Sinergi atau justru persaingan antara kedua kekuatan ini menjadi pertanyaan besar di benak masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur jawa barat terkait tantangan terbuka dari GMBI dan pembentukan dua satgas ini. Namun, inisiatif dari tokoh masyarakat dan ormas ini jelas menunjukkan adanya kepedulian mendalam terhadap keamanan dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Jawa Barat.

Kini, mata publik tertuju pada langkah selanjutnya dari KDM dan respons dari pemerintah daerah. Akankah dialog terbuka yang ditantangkan GMBI terwujud? Mampukah kedua satgas ini bekerja secara

efektif dan membawa perubahan nyata bagi Karawang? Jurnalis akan terus mengawal perkembangan situasi yang semakin menarik ini

.Penulis : Hend

Editor Yerrydewa