Suara Hukum.Live, KARAWANG – Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Karawang bersiap memasuki periode emas 2025-2028. Namun, momentum pelantikan dan Rapat Kerja (Raker) yang akan segera digelar, yang tertuang dalam surat resmi bernomor 018/IPSI-KRW/2028, justru diwarnai seruan bernada ultimatum keras dari Dewan Penasehat organisasi.
Acara yang disebut sebagai tonggak awal transformasi menuju pencak silat Karawang yang lebih modern dan terintegrasi ini, dipandang krusial untuk merumuskan program kerja ambisius. Ketua IPSI Karawang yang baru terpilih secara tegas menargetkan minimal dua medali emas dari ajang olahraga bergengsi. Target ini, menurut manajemen, hanya bisa dicapai melalui program yang inovatif dan terukur.
Di tengah optimisme kepengurusan baru, Dewan Penasehat IPSI Karawang, Soni, secara lantang menyoroti hambatan terbesar yang selama ini membelenggu prestasi pencak silat: minimnya dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Soni meminta Pemda dan KONI untuk segera menghentikan perlakuan berbeda terhadap pencak silat. Menurutnya, cabor ini memiliki potensi besar sebagai warisan budaya sekaligus lumbung medali, sehingga harus diperlakukan setara, bahkan diprioritaskan.
"Untuk bisa berkiprah, bisa berperan di kancah yang lebih tinggi, pencak silat Karawang harusnya tidak lagi puas hanya di 5 besar. Kita harus melompat!" ujar Soni penuh penekanan. "Harusnya kita bisa lolos lebih banyak atlet di babak kualifikasi, dan di ajang utamanya, kita harus bisa berada di tingkat yang jauh lebih besar. Paling tidak, harus ada kenaikan signifikan."
Meskipun mengakui bahwa pembinaan telah berjalan, Soni jujur bahwa hasilnya "belum maksimal." Lompatan kuantum yang diimpikan hanya akan terjadi jika ada kolaborasi total dan kepedulian semua pihak.
"Jika tidak ada bantuan dan support dari Pemerintah Daerah, maka saya sangat menghimbau kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati dan juga KONI, untuk tidak ingin dibedakan dengan cabang olahraga yang lain," tegasnya.
Pencak silat, menurut Soni, adalah cabor yang sangat potensial, tidak hanya untuk prestasi, tetapi juga pelestarian budaya. Oleh karena itu, investasi Pemda harus bersifat total, yang meliputi pengakuan skala prioritas, dukungan finansial maksimal, dan fasilitas yang memadai.
Soni menutup pernyataannya dengan harapan bahwa manajemen IPSI yang baru akan bergerak maksimal, namun ia memberikan catatan kritis. Tanpa dukungan politik dan finansial yang memadai dari pemerintah daerah, "impian untuk menembus batas prestasi akan sulit diwujudkan."
Bayu
Editor Yerrydewa
