Suara Hukum.Live, Dalam pusaran dinamika kebijakan publik yang kerap kali terasa jauh dari sentuhan realitas, sebuah seruan lantang datang dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Jargon yang mereka usung belakangan ini, "Kembali ke Akar," bukan sekadar slogan, melainkan sebuah tuntutan etis dan politik yang menusuk langsung ke jantung kekuasaan. Mereka menyeru Pemerintah untuk, secara harfiah, tidak lupa siapa yang sebenarnya diperjuangkan.
Selama beberapa waktu terakhir, kritik terhadap arah kebijakan nasional—mulai dari pembangunan infrastruktur mega-proyek, regulasi investasi yang super-cepat, hingga reformasi birokrasi yang terkesan 'elite-sentris'—telah bergema. Narasi yang menguat di kalangan aktivis dan masyarakat sipil adalah: Pemerintah semakin nyaman bermain di lingkaran korporasi besar dan kepentingan investor, sementara suara, nasib, dan kesejahteraan masyarakat akar rumput mulai tereduksi menjadi sekadar statistik di atas kertas.
GMBI, sebagai representasi dari kelompok masyarakat yang berada di lapisan paling bawah, melihat fenomena ini sebagai pengkhianatan terhadap janji dasar bernegara.
"Pembangunan harus terasa di warung kopi, di pasar tradisional, dan di bilik-bilik rumah petani. Bukan hanya terlihat megah di gedung-gedung pencakar langit ibu kota," ujar Muhammad Sidik, Ketua Umum GMBI dalam konferensi pers mereka baru-baru ini.
Seruan "Kembali ke Akar" dari GMBI adalah sebuah momentum untuk menguji kembali sejauh mana implementasi dari sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Secara faktual, ketimpangan ekonomi (rasio Gini) mungkin menunjukkan fluktuasi, namun disparitas kesempatan dan akses terhadap sumber daya dasar (pendidikan berkualitas, layanan kesehatan memadai, dan kepastian hukum) di daerah terpencil masih menjadi luka terbuka.
Ketika Pemerintah sibuk memangkas regulasi untuk menarik investasi asing, GMBI mengingatkan tentang para pedagang kecil yang gulung tikar karena serbuan e-commerce global, atau nasib buruh yang upahnya tergerus inflasi sementara harga kebutuhan pokok melambung. Inilah 'akar' yang dimaksud GMBI: wajah-wajah yang terlupakan di balik data makro yang indah.
Pemerintah perlu memahami bahwa inovasi kebijakan yang dituntut oleh masyarakat sipil bukanlah sekadar pencapaian target pertumbuhan PDB, melainkan penciptaan sebuah ekosistem yang berkeadilan.
Bukan hanya Fokus pada Ease of Doing Business (Kemudahan Berusaha), tapi juga Ease of Living (Kemudahan Hidup) bagi warga miskin.
Bukan hanya menggenjot ekspor komoditas, tapi menjamin kedaulatan pangan dan kepastian harga beli hasil bumi petani lokal.
Seruan GMBI ini adalah sebuah alarm politik. Ia mengajak para pemangku kebijakan untuk menanggalkan 'kacamata kuda' pembangunan yang serba materialistik dan kembali melihat wajah bangsa yang sesungguhnya: wajah yang dibangun dari gotong royong, kesederhanaan, dan harapan akan masa depan yang lebih adil.
Jika Pemerintah gagal mendengar gemuruh dari 'akar rumput' ini, maka legitimasi moral kekuasaan, secepat apapun roda pembangunan berputar, akan perlahan-lahan terkikis. Sebab, sebuah negara tidak hanya berdiri di atas beton dan baja, melainkan di atas keyakinan bahwa setiap warganya, tanpa terkecuali, adalah subjek utama dari perjuangan dan pembangunan.
