Suara Hukum.Live, KARAWANG – Penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis domisili atau zonasi di Kabupaten Karawang tengah menjadi sorotan tajam. Sejumlah orang tua calon siswa menyuarakan kegelisahan atas potensi ketidakmerataan akses pendidikan dan lemahnya verifikasi administratif yang memicu praktik curang di lapangan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Karawang ikut angkat bicara. Melalui Kepala Divisi Non-Litigasi, April, GMBI membeberkan analisis terbuka untuk mendorong…
Suara Hukum.Live, KARAWANG – Pernyataan Gubernur Jawa Barat terkait maraknya praktik rentenir berkedok koperasi di Karawang mendapat dukungan penuh dari Advokat Karawang, Abdul Muhyi. Isu ini disebutnya bukan sekadar masalah struktural, melainkan telah berdampak langsung pada masyarakat yang terjebak dalam lingkaran pinjaman mencekik. Investigasi yang dilakukan oleh tim hukum Advokat Karawang menemukan dugaan pelanggaran Koprasi yang berpotensi menjerumuskan nasabah dalam sistem bunga berbunga, sangat menyerupai praktik rentenir. Tim Abdul M…
Suara Hukum.Live , KARAWANG, 23 Juni 2025 – Nuansa kekeluargaan dan semangat kebersamaan mengalir deras di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemkab Karawang, Minggu (22/6/2025). Ratusan perantau asal Kabupaten Kulon Progo yang tergabung dalam Komunitas Kulon Progo di Jabodetabek (KPDJ) kembali menggelar acara tahunan mereka, mempertemukan sanak saudara dan handai taulan dalam suasana meriah yang kental dengan budaya Jawa. Acara yang selalu dinantikan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk mempererat tali persaudaraan se…
Suara Hukum.live, KARAWANG – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan. Mereka diduga kuat menjalankan praktik pengobatan tanpa izin resmi dari instansi berwenang, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa praktik ilegal ini telah berlangsung cukup lama, memicu kekhawatiran akan keselamatan dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Warga Desa Mulyajaya banyak yang mengaku tidak mengetahui apaka…
Suara Hukum.live USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (UU No. 17 Tahun 2019) ATAU UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH (UU No. 23 Tahun 2014) BAB XA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR AIR Pasal XX (Baru) (1) Setiap rencana pembangunan atau pemeliharaan jaringan pipa air yang melibatkan kegiatan penggalian pada ruang publik atau di atas tanah milik masyarakat, wajib mendapatkan persetujuan dari masyarakat terdampak dan/atau pemilik tanah yang bersangkutan. (2) Persetujuan seb…
Social Plugin